Ikhwanul Muslimin Bisa Menang Lagi

"Saya rasa, kecenderungannya akan tetap sama dengan putaran lalu. Freedom and Justice Party (FJP), partai bentukan Ikhwanul Muslimin, masih akan memimpin. Tetapi, persentasenya akan berubah menjadi lebih sedikit," ramal Hassan Abou Taleb, pengamat politik dari Al Ahram Centre for Political and Strategic Studies. Itu membuktikan bahwa rakyat Mesir tidak yakin Ikhwanul Muslimin bakal menerapkan pemerintahan demokratis yang tidak berbasis pada agama.

Berbeda dengan parlemen Mesir sebelumnya, lembaga penyusun undang-undang pada era demokrasi nanti akan memiliki hak legislatif. Jadi, parlemen berwenang untuk menyusun undang-undang dasar sebagai acuan langkah politik pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Mesir selalu berpijak pada aturan rezim Mubarak. Nantinya, setelah terbentuk, parlemen akan menunjuk 100 orang sebagai anggota majelis penyusun konstitusi.

Sementara itu, pemerintahan masih akan bergantung pada dewan militer. Dewan yang dipimpin oleh Jenderal Hussein Tantawi itu tetap akan mendominasi pemerintahan sampai Mesir menggelar pemilihan presiden (pilpres) pada Juni mendatang.

Kebijakan dewan militer yang masih diduduki para kroni Mubarak tersebut sempat menuai kritik keras dari berbagai pihak. Unjuk rasa menuntut mundurnya Tantawi pun masih menggema di sela penyelenggaraan pemilu kemarin. (AFP/AP/RTR/hep/dwi)