Iklan Tak Musti Selalu jadi 'Dewa'

Ahmad juga mengemukakan ketidaksetujuannya dengan pemasangan iklan yang harus bertentangan dengan kebijakan redaksi, dalam hal ini terkait liputan suatu kasus misalnya. Hal itu disampaikannya demi mendukung contoh yang dikemukakan Abdullah, yaitu redaksi Tempo yang pernah membuang iklan advertorial bernilai "wah" yang "merusak" liputan mereka - dan mereka bahkan mengembalikan uang yang sudah diterima.

Isu tersebut pun kemudian masih ditanggapi oleh beberapa panelis lain. Pemred Jawa Pos Rohman Budijanto misalnya, menyatakan bahwa pada dasarnya untuk di Jawa Pos Group, sikap terhadap iklan cenderung lebih "santai". Artinya, tidak terlalu ketat kalau soal iklan yang seolah menjawab liputan soal satu kasus yang tengah mereka garap serius itu. Ia dalam hal ini mencontohkan kasus Fadel Muhammad.

"Tiba-tiba, ia kemudian memasang advertorial, yang intinya penjelasan versi dia soal kasus tersebut. Tapi menurut kami itu tidak apa-apa, karena kami sendiri toh meyakini, kebenaran itu kan sebenarnya ada banyak versi. Dan jika apa yang kita sajikan selama ini sebenarnya adalah kebenaran versi kita, maka tentu dia (Fadel) juga punya kebenaran versinya sendiri," katanya.

Meski begitu, Rohman memastikan juga bahwa ada semacam "garis api" yang benar-benar tak bisa dilanggar oleh iklan di ranah keredaksian. Ia pun mencontohkan, bahwa dalam masa-masa kampanye pemilu terdahulu, mereka pernah mendapat order iklan bernilai menggiurkan dari PDIP. Namun itu harus tegas-tegas mereka tolak, karena maunya dipasang sebagai banner di kaki halaman muka setiap hari selama kampanye - yang bakal memberi kesan Jawa Pos

sebagai sponsor/pendukungnya.