IKN Nusantara Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Merespons
jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespons ucapan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto yang mengatakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.
Menurut Jenderal Andika, TNI masih memiliki kekurangan apabila dilihat dari aspek alat utama sistem senjata (alutsista). Bukan hanya alutsista dari sisi matra udara, melainkan juga darat dan laut.
"Memang kalau dilihat dari alutsista, kita memang masih kurang banyak sekali. Bukan hanya di udara, tetapi juga di matra darat dan matra laut," kata Jenderal Andika di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (23/5).
Namun demikian, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemham) yang telah melakukan pengadaan alutsista semaksimal mungkin.
Dia menyatakan pemerintah telah berusaha memberikan yang terbanyak sesuai dengan kondisi keuangan negara yang ada. “Yang jelas, tidak ada pemerintah yang kemudian tidak berusaha maksimal dalam memberikan anggaran, termasuk pemerintah presiden saat ini," ungkap Jenderal Andika.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto mengatakan lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kaltim, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.
"Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara," kata Andi Widjajanto saat menyampaikan orasi ilmiah di Lemhannas, Kamis (19/5).
Oleh karena itu, Andi meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat. Dia menambahkan pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur perlu disertai perubahan paradigma pertahanan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespons pernyataan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto yang menyebut IKN Nusantara rentan ancaman serangan udara dari luar.
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Warga Timor Tengah Selatan Serahkan Senjata & Peluru Aktif ke Korem Wira Sakti