IKOHI Tak Mau Pelanggar HAM Jadi Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Dukungan yang mengalir ke Prabowo Subianto semakin bertambah jelang pemilu presiden. Namun, penolakan terhadap mantan Danjen Kopassus itu di bursa pilpres juga tak kalah kencang.

Yang terkini, penolakan atas Prabowo disuarakan oleh Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI). Penolakan itu didasari pada tudingan bahwa Prabowo terkait dengan kasus hak asasi manusia (HAM). Ketua IKOHI, Mugiyanto di Jakarta, Selasa (24/6) menyatakan, pihaknya sudah sejak 16 tahun lalu konsisten menyuarakan penolakan terhadap pelanggar HAM untuk menjadi presiden. "Jangankan sebagai presiden, jadi pejabat publik saja kami tolak," katanya.

Mugiyanto pun mengajak pemilih untuk berempati dengan para keluarga korban penghilangan paksa. Sebab, lanjut aktivis yang pernah  menjadi korban penculikan pada tahun 1998 itu, masih banyak masyarakat yang meragukan adanya orang-orang yang diculik di era 1997-1998.

Karenanya, Mugiyanto dan IKOHI akan terus menyuarakan hak-hak korban penculikan maupun keluarganya. Salah satunya dengan menyuarakan pengadilan terhadap para pelanggar HAM.

IKOHI juga menolak pelanggar HAM yang maju sebagai capres. Merujuk pada UU Pilpres, Mugiyanyo mengatakan bahwa setiap terduga pelaku pelanggaran, sebelum diadili di pengadilan, adalah orang yang tercela.

Karenanya pula Mugiyanto menyayangkan KPU yang meloloskan Prabowo sebagai capres. “Menurut kami, KPU sejak awal harusnya mendiskualifikai capres yang diduga terkait kasus pelanggaran HAM,” tegasnya. (ara/jpnn)