Ikut ACFTA, Angka Pengangguran Tembus 7 Juta

Lebih lanjut Baso menegaskan, bahwa pemerintah boleh saja melaksanakan ACFTA. Namun belum siapnya tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan global juga harus dipertimbangkan.

"Pemerintah harus siap dulu. Karena kalau tidak siap, akan banyak pekerja di Indonesia yang jadi pengangguran. Banyak industri yang akan gulung tikar. Jangan sampai gara-gara ACFTA, yang untung hanya pengusaha saja sementara pekerja hanya jadi babu atau penonton di negeri sendiri," tegas Baso.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nursuhud, mengakui bahwa data ancaman PHK yang disampaikan oleh DPP SPN memang sesuai fakta di lapangan. "Data itu benar adanya. Ancaman PHK massal memang sudah ada didepan mata kita. Pemerintah harus jeli dan siap menghadapi ini. Hasil pertemuan kita dengan DPP SPN, akan segera kita tindaklanjuti dengan kementrian terkait. Bagaimanapun, tanggungjawab pemerintah adalah menjamin tenaga kerja jangan sampai terjadi pengangguran," tegas Nursuhud.

Politisi PDI-P itupun meminta agar pemerintah khususnya kementrian tenaga kerja bisa melakukan kajian lebih mendalam terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi ACFTA. "Jangan hanya buat kebijakan tanpa melihat dampak setelahnya. Harus disiapkan dulu semuanya baru bisa jalan," katanya.(afz/jpnn)