Ikut BPJS, Pemkot Cover Biaya Kesehatan 291.686 Gakin

jpnn.com - SURABAYA - Program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) bagi ratusan ribu warga miskin (gakin) di Kota Surabaya kemarin (1/10) resmi dialihkan ke program penerima bantuan iuran (PBI). Program baru itu merupakan bagian dari jaminan kesehatan nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dengan pengalihan tersebut, warga kurang mampu tidak perlu lagi repot-repot mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pengalihan itu juga berdampak pada efisiensi dana APBD. Penghematan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 miliar.

Dana hasil efisiensi itu pun bisa dimanfaatkan untuk program prioritas lain.

Kebijakan pengalihan tersebut disosialisasikan di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya kemarin. Hadir dalam sosialisasi itu, Wali Kota Tri Rismaharini, Kepala Divisi Regional VII Jatim BPJS Kesehatan Andi Afdal, seluruh camat, dan lurah se-Kota Surabaya.

Jumlah warga yang dialihkan ke program PBI mencapai 291.686 orang. Pemkot bakal memasukkan mereka ke program JKN di kamar kelas III. Untuk itu, pemkot harus membayar iuran wajib Rp 19.225 setiap orang per bulan. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,6 miliar tiap bulan atau Rp 67,2 miliar per tahun. 

Risma mengungkapkan, peralihan program tersebut akan dibarengi dengan pemutakhiran data penerima. Menurut dia, hanya warga Surabaya yang akan dijamin PBI BPJS Kesehatan itu. 

Risma memaparkan, pernah suatu kali petugas pemkot menemukan seorang bocah yang menderita hidrosefalus. Bocah itu hanya tinggal bersama ibunya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahkan, kabarnya, hidup mereka pun bergantung pada tetangga sekitar. "Setelah didata, ternyata mereka bukan warga Surabaya," tutur Risma.

Mendapati kasus itu, Risma menawarkan untuk membiayai pemulangan ibu dan anak tersebut ke kampung halaman mereka. Tetapi, yang bersangkutan tidak mau. Pemkot pun tidak bisa berbuat banyak. "Kami tidak apa-apa. Tapi, kasihan karena tetangga mereka juga miskin. Jadi, perlu ada solusi lain agar orang seperti itu bisa masuk dalam jaminan kesehatan,'' ungkapnya.

Karena itu, lanjut Risma, pihaknya meminta para pejabat di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk cepat memverifikasi data tersebut. Data yang lengkap dan valid itu diperlukan agar semua orang yang patut menerima bantuan bisa dijamin program kesehatan. "Kami perlu data yang lengkap dan tertib. Itu PR (pekerjaan rumah) untuk lurah dan camat," katanya. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Surabaya Febria Rachmanita menambahkan, pengalihan jamkesmas ke PBI itu memang membutuhkan biaya Rp 5,6 miliar tiap bulan. Tetapi, dana tersebut terbilang jauh lebih sedikit daripada pemkot mengeluarkan dana untuk program jamkesmas nonkuota. Menurut dia, biaya jamkesmas itu setiap bulan tidak kurang dari Rp 15 miliar. "Kalau ikut PBI, kami hanya membayar iuran. Biaya perawatannya ditanggung BPJS Kesehatan," ujarnya.

Febri mengatakan, program PBI juga sangat memudahkan warga dalam administrasi pengurusan dana. Sebab, warga tidak perlu lagi mengurus SKTM dari kelurahan yang hanya berlaku enam bulan. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu PBI yang segera dibagikan kepada para penerima manfaat. 

Warga kurang mampu yang belum mendapatkan kartu PBI, lanjut dia, tidak perlu khawatir. Sebab, data mereka yang tercantum sebagai penerima program jamkesmas nonkuota itu telah disinergikan dengan BPJS Kesehatan. "Data yang kami miliki itu sudah disinkronkan dengan puskesmas dan rumah sakit," jelasnya. 

Sementara itu, Andi Afdal menyebutkan, program PBI sudah diterapkan di beberapa kota/kabupaten lain di Jatim. Di antaranya, Pacitan, Kota Blitar, Ponorogo, Lumajang, dan Probolinggo. Adapun Gresik dan Sidoarjo memang masih belum. "Targetnya, sampai 2016 road map perluasan itu harus sudah semuanya," ungkap dia.

Andi menambahkan, memang bisa saja ada warga yang telah mengurus JKN mandiri dengan biaya sendiri. Nah, nanti data-data tersebut disinkronkan dengan data PBI yang didaftarkan pemkot. "Apakah selanjutnya di-cover pemkot atau dilanjutkan biaya sendiri, itu kami serahkan ke pemkot," tuturnya.(jun/bir/c7/hud)