Ikut Jokowi

Jokowi bukan presiden pertama yang membangun wangsa politik. Hampir semua presiden melakukan hal yang sama. Trah Soekarno sampai sekarang kuat mencengkeram perpolitikan nasional.

Megawati secara mencolok menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan wangsa politik Soekarno.

Anak-anak Soeharto memang tidak ada yang menjadi pejabat politik, tetapi nepotisme di masa itu sangat parah. Anak-anak dan kerabat serta konco-konco Soeharto menguasai akses ekonomi dan memonopolinya.

SBY sejak awal sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk membangun wangsa politiknya sendiri, dan SBY pun mewariskan Partai Demokrat kepada anak sulungnya.

Hanya Habibie dan Gus Dur yang tidak menyiapkan wangsa politik, mungkin karena masa kepemimpinan mereka relatif pendek.

Tidak ada hukum yang dilanggar oleh Jokowi dengan membangun wangsa politik, karena sampai sekarang tidak ada undang-undang yang melarang hubungan kekerabatan dalam politik. Namun, problemnya adalah soal etika politik, soal fatsun politik.

Salah satu fokus perjuangan Reformasi 1998 adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen Jokowi terhadap tiga hal itu meragukan. Penunjukan langsung ‘’gubernur’’ IKN Nusantara adalah sebentuk nepotisme terselubung.

Kampanye ‘’2024 Ikut Jokowi’’ adalah upaya melanggengkan kekuasaan dengan membangun ‘’Wangsa Jokowi’’ jangka panjang.