ILC Apresiasi Upaya Indonesia Hapus Diskriminasi Upah dan Jabatan

jpnn.com - PEMERINTAH Indonesia mendapatkan apresiasi dalam pembahasan-pembahasan perkembangan ketenagakerjaan di tingkat komite yang telah dilakukan selama Sidang 103^rd Session of the International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss, 28 Mei–9 Juni 2014. Dalam laporan Komite Aplikasi Standar tahun 2014 Indonesia tercatat sebagai salah satu negara bersama 36 negara lainnya yang dianggap positif dalam penerapan Konvensi ILO No. 100 dan 111 mengenai penghapusan diskriminasi upah dan jabatan.

“Pembenahan sektor ketenagakerjaan yang selama ini dilakukan Indonesia mendapatkan apresiasi dari ILO dan negara-negara peserta ILC. Kita tetap bekerja sama dengan ILO dalam penanganan sistem ketenagakerjaan, “ kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnakertrans di Jakarta pada Senin (9/6).

Muhaimin mengatakan, dalam Komite Aplikasi Standar, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 98 negara yang tidak terlambat dalam menyampaikan laporan penerapan Konvensi-konvensi  ILO. “Kita terus melakukan sosialisasi dan penegakan aturan ketenagakerjaan terkait upaya  penghapusan diskriminasi upah dan jabatan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia," kata Muhaimin.

Terkait hal ini, kata Muhaimin, pihak  Kemnakertrans berkesempatan bertemu dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kantor PTRI Jenewa untuk membahas draft SKB 4 Menteri (Menteri Bappenas, Meneg PP dan PA, Mendagri dan Menakertrans) mengenai Equal Employment Opportunity (EEO) atau kesempatan dan perlakukan yang sama dalam pekerjaan. Rencananya pembahasan lebih lanjut akan dilaksanakan di Jakarta.

Sementara itu, Muhaimin menambahkan, dari 38 kasus yang diangkat Komite Aplikasi Standar, Indonesia tidak memiliki permasalahan kasus yang dibahas dalam Komite Aplikasi Standar. 

Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah penanganan para pekerja migran oleh Malaysia dan Saudi Arabia, termasuk diantaranya penangangan TKI yang bekerja di dua negara tersebut.

“Penanganan para pekerja migran yang bekerja di Malaysia dan Saudi Arabia perlu mendapatkan perhatian khusus karena terkait juga dengan TKI. Yang jelas, Arab Saudi, saat ini tidak dapat menolak untuk bisa mendapatkan asistensi ILO terhadap penanganan ketenagakerjaan,” kata Muhaimin.

“Kita tekankan agar anggota-anggota ILO dapat terus berkomitmen dalam peningkatkan perlindungan pekerja migran, termasuk para TKI kita  yang bekerja di berbagai negara penempatan , “ Kata Muhaimin.