ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

“Kami mempermasalahkan perihal Wakil Menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai Komisaris dan Dewan pengawas BUMN, karena secara konstitusional Wakil Menteri dan Menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy.

Selain itu, dia meminta kepada MK agar Frasa "Menteri" dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu, dimaknai "Menteri dan Wakil Menteri" sehingga ketika ada aturan ini, Wakil Menteri tidak bisa lagi merangkat jabatan komisaris BUMN.

Menurut Rizaldy, saat ini ada 5 Wamen di kabinet merah putih yang merangkap komisaris dan dewas BUMN, yaitu Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN merangkap Komisaris BRI), Aminuddin Ma’ruf (Wakil Menteri BUMN merangkap Komisaris PLN), Dony Oskaria Wakil Menteri BUMN merangkap Wakil Komisaris Utama Pertamina), Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan merangkap Wakil Komisaris Utama PLN, dan Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian merangkap Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG.

Rizaldy yang juga merupakan lulusan Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia menambahkan bahwa, sejatinya jika dilihat, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah sebenarnya telah melarang Wakil Menteri rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Alasannya, posisi Wakil Menteri, karena sama dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU 39/2008. Di mana aturan itu melarang melakukan rangkap jabatan.

“Pertimbangan MK ini kami anggap rasional dan dapat diterima, yakni, agar Wakil Menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri di kementerian tertentu," kata Rizaldy.

Tak hanya itu, Wakil Menteri merangkap Komisaris dan Dewan Pengawas seharusnya juga melanggar Pasal 27B UU BUMN dan Pasal 17 huruf (a) UU Pelayanan publik sehingga hal ini harus kami perjuangkan agar rangkap jabatan ini juga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas juga.

"Sebab, rangkap jabatan menimbulkan tuntutan mengenai loyalitas terhadap masingmasing lembaga tempat orang yang bersangkutan bernaung. Bilamana dua institusi tersebut memiliki tujuan yang berbanding terbalik, seperti BUMN sebagai entitas yang cenderung berorientasi mencari keuntungan, dengan kementerian atau lembaga negara yang berfungsi sentral untuk memberikan pelayanan publik, maka bertindak demi kepentingan entitas yang satu dapat berpengaruh terhadap entitas lainnya," terang Rizaldy.