'Illegal Fishing' Rugikan APBN Lima Kali

JAKARTA - Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) harus segera mencari jalan untuk memaksimalkan pengawasan perairan, bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Polri. Anggota DPR RI, Anthon Sihombing menyatakan, jumlah kerugian akibat illegal fishing cukup fantastis.

"Jika sebulannya USD 45 juta, maka setahunnya jumlahnya bisa 5 hingga 6 kali dari APBN kita," tukasnya, dalam rapat kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (8/2).

Anthon menyoroti hal ini lantaran biaya anggaran pengawasan untuk KKP yang paling banyak porsinya dalam anggaran. "Ini penting untuk efektifitas. Cari cara bagaimana bekerjasama dengan TNI AL dan Polri, sehingga pengawasan di laut kuat," katanya.

Sementara, Adyaman, anggota DPR RI dari Partai Demokrat menambahkan, pentingnya mempunyai strategi pengawasan yang sinergis dengan instansi terkait, karena legislatif juga menimbang fungsi pengawasan sangat penting. "Kalau rencana akan melakukan inovasi dengan menanamkan radar-radar di jalur pencurian ikan, kenapa tidak dilakukan?" katanya.