Illegal Logging Marak, Bupati Jengkel

Dikatakan pula, kondisi alam perairan Banyuasin cukup membuat anggota Polres Banyuasin ketar ketir. Selain itu juga tidak ada anggaran khusus untuk mengungkapkan kasus tersebut. Apalagi untuk memberantas illegal loging adalah kewenangan Dinas Kehutanan. Sementara Kepala Dinas Kehutan Banyuasin Ir Hasanuddin, belum bisa dimintai konfirmasi terkait illegal logging tersebut. Di kantornya, salah satu stafnya selalu mengatakan sedang tidak ada di tempat, sementara ponselnya tidak pernah aktif.

Maraknya illegal logging juga menjadi perhatian warga setempat. Yanto (35), warga Banyuasin II yang mengaku telah memberikan informasi kepada Polres Banyuasin via nomor ponsel Polres Banyuasin. Tapi sayangnya hingga saat ini tetap tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak kepolisian. “Saya sudah berulang kali memberikan informasi kepada ponsel online Polres Banyuasin. Malah sejak tahun 2008 yang lalu dan terakhir sekitar 3 bulan yang lalu, tapi nyatanya hingga saat ini tidak jawaban dan tidak ada tindakan apa-apa. Setahu saya memang pernah ada penangkapan di pertengahan tahun 2009 yang lalu, tapi saya tidak tahu apakah itu oleh Polisi Kehutanan atau Polres Banyuasin,” ungkap Yanto.

Hal senada diungkapkan Herru (45). Dia menyesalkan bahwa nomor sms online layanan masyarakat Polres Banyuasin saat ini ternyata masih menggunakan nomor ponsel Kapolres Banyuasin yang lama AKBP Budi Suprayoga MSi dan nomor Unit P3D yang pun saat dihubungi operator mengatakan bahwa nomor tersebut tidak terdaftar.

“Wajar saja kalau Kapolres Banyuasin sekarang mengaku tidak ada laporan dari masyarakat ulah dari anggotanya di lapangan, karena itu bukan nomornya Kapolres yang sekarang dan nomor ponsel Unit P3D juga tidak ternyata tidak terdaftar sehingga laporan masyrakat menjadi sia-sia,” ujar Herru. (nur/sam/jpnn)