ILUNI UI Dorong Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penanganan Kasus Covid-19

Dalam aspek kesehatan, uji cepatdeteksi COVID-19 dengan RT PCR harus ditingkatkan sesuai standar WHO yakni 1000/1.000.000 penduduk. Lalu, di sisi ekonomi ILUNI UI mengusulkan di antaranya optimalisasi anggaran penanganan COVID 19 dengan membagi menjadi dua anggaran menjadi program dan anggaran operasional program, realokasi anggara, serta Menjaga produktivitas UMKM.

“Yang paling penting juga, kita merekomendasikan partisipasi dari masyarakat. ILUNI UI telah mengeluarkan tiga rekomendasi terkait pandemi. Ke depan, kami juga akan memberikan rekomendasi tambahan salah satunya terkait kondisi perempuan,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Pakar Kebijakan Publik Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah perlu menentukan prioritas dan asesmen antara pilihan ekonomi atau kesehatan. Dari dua opsi yang ada, data membuktikan penerapan social distancingsecara ketatakan menekan kondisi penularan, tetapi pasti berdampakpada ekonomi.

Sementara, jika menerapkan status quodengan membayangkan keadaan normal, vaksin masih belum diketahui kepastiannya.

“Jika mengambil salah satu, maka disebutnya trade-off. Kita selamatkan ekonomi atau korbankan kesehatan,” kata Julian.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU menekankan pentingnya monitoring ketat Tracing, Testing, dan Treatment (3T) dalam penanganan COVID.

Pemerintah juga harus menguatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer masyarakat dalam penanganan COVID-19. Dari 647 puskesmas, ada kekurangan berbagai APD esensial. Kondisi ini menurutnya sulit untuk mengoptimalkan kinerja penanganan pandemi di tengah masyarakat.

“Kita mesti melakukan transformasi layanan primer kita. Jika kita tidak melakukannya dan melakukan perkuatan political will, susah kita kalau cuma terus-terusan cerita tentang rumah sakit,” ujarnya.