Iluni UI: Pembangunan Infrastruktur Jangan Bebani APBN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) UI Hotbonar Sinaga mengatakan, harus ada tata kelola serta manajemen risiko yang baik dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, penyimpangan maupun kebocoran dana seperti dalam kasus pembangkit listik tenaga uap (PLTU) di Riau bisa dihindari.

Dia menambahkan, sebagian pendanaan untuk pembangunan infrastruktur diserahkan kepada investor swasta yang memungkinkan mekanisme direct lending.

Karena itu, investor harus dengan cermat saat mengukur besaran tingkat pengembalian modal proyek tersebut.

“Contohnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menciptakan berbagai terobosan dalam skema pembiayaan sehingga tidak tergantung dari anggaran pemerintah,” kata Hotbonar dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan Policy Centre (Polcen) Iluni UI di kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Hotbonar juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang agresif pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia mencontohkan pembangunan tol sepanjang 536 kilometer yang dilakukan dalam 3,5 tahun terakhir.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Tol Trans Jawa dari Merak hingga Banyuwangi pada 2019.