Iluni UI: Pembangunan Infrastruktur Jangan Bebani APBN

“Pembangunan infrastruktur ini akan menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri,” tambah mantan direktur utama Jamsostek itu.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (FINA) Ekoputro Adijayanto menjelaskan, dari semua pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, hanya 42,1 persen yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Itu pun sifatnya basic. Dengan demikian, sebanyak 57 persen pembiayaan pembangunan infrastuktur dari non-APBN.

“Bappenas yang menyadari keterbatasan kemampuan APBN/APBD berinisiatif membentuk tim fasilitasi pemerintah untuk pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah  atau PINA. Sebab, selain fungsi utama Bappenas untuk mengawasi pembangunan, juga memiliki fungsi dan tugas untuk mencari sumber dana pembangunan,” kata Ekoputro.

Salustra Satria dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menjelaskan, pihaknya memberikan availability payment untuk proyek yang secara finansial tidak feasible tetapi memberikan efek ekonomi yang baik.

“Proyek yang ditangani PII yang juga sering bekerja sama dengan LPEM FEB UI. Selain memberikan penjaminan, juga dibuat secara transaparan dengan proses lelang terbuka untuk mengantisipasi tercapainya good governance,” kata Salustra.

Dalam kesempatan itu, peneliti LPEM FEB UI Febrio Kacaribu membeberkan data ekonomi makro dan menyampaikan analisisnya bahwa pembangunan infrastruktur dan pembiayaanya sampai tahun ini tidak membebani APBN.

“Walaupun terjadi peningkatan utang, tetapi masih pada tingkat aman,” kata Febrio.