IMB Hotel JW Marriot Medan Palsu

Menanggapi hal itu, Pemerhati Transportasi dan Tata Ruang, Ir Filiyanti T Bangun mengatakan, bila IMB ketinggian bangunan dirinci tidak mungkin Pemko Medan tidak mengetahuinya. Sebab, kalau dirinci dari awalnya izin prinsip pendiriannya tetap bermuara dari Bappeda Medan. Sebab, sebelum ditandatangani oleh Wali Kota Medan harus ada kajian terlebih dahulu dari Bappeda Medan.

Dia menambahkan, selayaknya Wali Kota Medan bisa menanyakan kembali kepada Bappeda Medan, sebab rekomendasi keluarnya izin ini bisa dimulai dari Bappeda. Kemudian, penelusuran inilah yang masuk kepada Wali Kota Medan. Tapi, kalau Pemko Medan mengaku tidak pernah mengeluarkan izin. Maka, Hotel JW Marriot harus menerima konsekuensi sesuai dengan Perda No. 9/2002 tentang retribusi IMB. "Harusnya Pemko Medan tidak membiarkan bangunan ini, bila menyalahi maka Hotel JW Marriot harus menerimanya," ucapnya. (Ali Amrizal)