Imbangi KMP, Kabinet Jokowi Butuh Kekuatan Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik, dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo membutuhkan peran partai politik dalam kabinetnya guna mengimbangi parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Karena itu, kata Zaki Mubarak, Joko Widodo mutlak membutuhkan politisi dalam komposisi kabinet yang disusunnya nanti.
Hal itu disampaikan Zaki Mubarak untuk mengingatkan Jokowi agar tidak bersikeras mempertahankan pendapatnya yang menginginkan agar anggota kabinet tidak merangkap jabatan di partai politik.
"Peran parpol itu sangat realistis dalam kabinet Jokowi. Hal tersebut, bisa membuka komunikasi politik antar eksekutif dengan legislatif," ujar Zaki kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/10).
Menurut Zaki, presiden harus memilih pembantunya yang mampu melakukan komunikasi politik dan memiliki skill sesuai kementerian yang digelutinya. "Komunikasi politik itu persyaratan wajib, dan keduanya harus mempunyai skill di kementerian yang dipimpinnya," tandasnya.
Dengan dominasi KMP yang ada di parlemen, imbuh Zaki, menteri dari Parpol, harus bisa menjamin partainya bisa mendukung Jokowi di pemerintahan.
"Harus, bisa menggaransi partainya untuk mendukung program Jokowi di parlemen," tandasnya.
Ditambahkan Zaki, Koalisi Merah Putih (KMP) telah merebut semua sumber kekuasaan di Parlemen, mulai dari Pimpinan DPR, hingga pimpinan MPR. Dominasi KMP ini, imbuh dia, bisa menghambat jalannya pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Karena itu, pemerintahan lebih banyak membutuhkan menteri yang berasal dari parpol.(fuz/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik, dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo membutuhkan peran partai politik dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gus Ipul Yakin DTSEN Bisa Percepat Penurunan Kemiskinan
- KPK Sinyalir Uang Jutaan Dolar dari Izin Tambang era Rita Mengalir ke Japto dan Ahmad Ali
- Kubu Ted Sieong Pertanyakan Motif Jaksa Tak Hadirkan Nama-nama Dalam BAP
- KPK Sinyalir Satori dan Heri Gunawan Selewengkan Dana CSR BI Lewat Yayasan
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Pemerintah Tekankan Kebijakan Kontrol GGL, Cegah Risiko Penyakit Kardiovaskular