Imbauan Din Syamsuddin terkait Khilafah dan Pancasila
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbau dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden menghindari isu keagamaan seperti penyebutan khilafah.
Menurut Din, hal tersebut merupakan bentuk politisasi agama yang cenderung menjelekkan.
Din menjelaskan, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, tetapi khilafah yang disebut dalam alquran adalah ajaran Islam. Manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi (khalifatullah fil ardh).
(Baca Juga: Penjelasan Sandiaga Uno soal Isu Negara Khilafah)
Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguhnya sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi was syahadah (negara kesepakatan dan kesaksian).
"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan bisa menyinggung perasaan umat Islam," sebut Din.
"Saya mengimbau masyarakat jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan pemilu dan pilpres damai, berkualitas, berkeadilan dan berkeadaban," pungkas Din. (rmol)
Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila yang sesungguhnya sudah lama selesai.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Refleksi Akhir Tahun, BPIP Komitmen Jaga dan Kuatkan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila
- Presiden Prabowo dan Tantangan Aktualisasi Pancasila
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab jadi Landasan Egi-Syaiful Membangun Lamsel