Imbauan Penting DPR Terkait Hoaks
jpnn.com, JAKARTA - Media sosial yang saat ini hampir diakses oleh seluruh elemen masyarakat kerap dimanfaatkan sejumlah pihak dengan menyebarkan hoaks untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.
Dampak dari hoaks itu pun dapat menyesatkan masyarakat hingga yang paling parah bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari dalam webinar bertema "Peranan Media Dalam Menghadapi Radikalisme & Hoax" hasil kerja sama JPNN.com, GenPI.co dan BNI, bahwa peran pers sangat penting guna meluruskan informasi yang beredar di media sosial.
"Saya kira ini tugas media baik elektronik maupun cetak untuk meluruskan sebagai rujukan. Saya yakin ketika media (massa) bisa independen, maka dia bisa jadi rujukan dan saya kira masyarakat tinggal diarahkan," kata Kharis, Selasa (26/1).
Ia melanjutkan, pers bertugas melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di media sosial untuk nantinya diedarkan melalui media massa.
Masyarakat pun diimbau untuk merujuk pada media massa yang kredibel apabila ragu atau tidak yakin terkait kebenaran informasi yang beredar liar di media sosial.
"Kalau ada informasi yang tidak diketahui atau belum diyakini kebenarannya, maka rujuklah pada media-media resmi," ujar Kharis.
"Kami setiap kali sosialisasi terkait UU ITE, ini selalu kami katakan, tolong rujuk pada media yang kredibel, media yang legal. Jangan mengikuti lini sosial media yang isinya nanti justru menjadi penyebar hoaks," sambung Kharis. (cr1/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Media sosial yang saat ini hampir diakses oleh seluruh elemen masyarakat kerap dimanfaatkan sejumlah pihak dengan menyebarkan hoaks untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi
- Soal Rencana Pembatasan Usia Medsos, Dave Komisi I: Keberpihakan Melindungi Generasi Muda
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- Inilah Anggota DPR yang Diduga Terlibat Kasus Dana CSR BI
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- KPK Periksa Anggota DPR RI Maria Lestari
- PAN Minta Menhut Berhati-hati Soal Rencana Mengubah 20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan dan Energi