Imigrasi Cegah 6 Orang terkait Suap di Ditjen Pajak, Ada Inisial APA
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membenarkan telah melakukan pencegahan terhadap enam orang terkait kasus dugaan suap tentang penurunan nilai pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kabag Humas dan Umum Dirjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara mengatakan, dua di antaranya ialah Aparatur Sipil Negara dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. ASN itu berinisial APA dan DR. Sementara itu empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS.
“Dua orang ASN atas nama inisial APA dan DR, serta 4 orang lainnya yaitu RAR, AIM, VL, dan AS, dicegah karena alasan korupsi. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan mulai 8 Februari 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021,”kata dia dalam keterangan resmi Kamis (4/3).
Sebelumnya, KPK membenarkan bahwa telah melakukan permintaan pencegahan terhadap sejumlah pihak terkait kasus suap pajak yang menjerat pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Saat ditanya lebih jauh apakah KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pencegahan terhadap Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji, pihak lembaga antirasuah tidak menampiknya.
“KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini. Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan pencegahan terhadap enam orang terkait kasus dugaan suap tentang penurunan nilai pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Alexander Marwata Sebut OTT Tidak Bisa Dihilangkan
- KPK Pastikan Anwar Sadad Takkan Lolos dari Proses Hukum
- Usut Kasus Mafia Hukum, KPK Panggil Youla Lariwa
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- KPK Sebut Belum Ada Tersangka Baru terkait Kasus e-KTP
- KPK Didesak Dalami Info Pertemuan Abdul Gani Kasuba dan Anak Komisaris Mineral Trobos