Imigrasi Persempit Ruang Gerak Awang

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memerintahkan petugasnya di bandara dan pelabuhan di seluruh Indonesia, untuk mencegah Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak bepergian ke luar negeri selama setahun. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham Husin Alaydrus saat dihubungi Kamis (5/8) menyebutkan, larangan terhadap Awang tersebut dikeluarkan menyusul terbitnya surat cegah tangkal (cekal) dari Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung pada Kamis pekan lalu.

Berdasar surat cekal dari JAM Intel itulah, pihaknya kemudian menerbitkan surat bernomor Imi.5.JR.02.06-3.20415 yang ditujukan ke seluruh Imigrasi di pelabuhan dan bandara agar mencegah Awang pergi ke luar negeri. "Ya, jelas saya sudah instruksikan ke semua ke tempat pemberangkatan imigrasi agar melarang dia ke luar (negeri)," ucap Husin.

Sementara JAM Intel Edwin Pamimpin yang dihubungi terpisah mengatakan, pencegahan yang dimulai sejak 29 Juli 2010 itu dikeluarkan setelah adanya permintaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus). "Lama cekal setahun, dan merupakan langkah antisipatif agar penyidikan (oleh Pidsus Kejagung) lancar," kata Edwin.

Sedangkan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Babul Khoir menegaskan, pihaknya tak terpengaruh dengan langkah Awang yang seolah meminta perlindungan hukum ke DPR, paska penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi pemanfaatan dana hasil penjualan 5 persen saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), milik Pemkab Kutai Timur senilai Rp 576 miliar pada 6 Juli lalu itu. "Itu hak dia, kita tak melarang. Kita hanya melaksanakan ketentuan hukum," ucap Kapuspenkum pengganti Didiek Darmanto itu.