IMLA Meragukan Komitmen Netanyahu soal Gencatan Senjata di Gaza

jpnn.com - Ketua International Muslim Lawyers Alliance (IMLA) Chandra Purna Irawan meragukan komitmen Israel soal gencatan senjata di Gaza, Palestina.

Kecurigaan IMLA didasari pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (18/1/2025) bahwa kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dengan Hamas, yang berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025, akan menjadi kesepakatan "sementara".

Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu mengklaim bahwa Presiden AS Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump memberi Israel hak untuk melanjutkan serangan jika fase berikutnya dari kesepakatan dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas tidak terwujud.

IMLA juga mencermati bahwa dalam koalisi pemerintahan Netanyahu terjadi perpecahan, yaitu partai dan pejabat negara yang tidak setujui terhadap gencatan senjata memilih untuk mengundurkan diri dari koalisi pemerintah.

Ben Gvir, mengumumkan bahwa partainya, Otzma Yehudit, akan keluar dari pemerintahan koalisi jika kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi baru-baru ini dengan Hamas disetujui.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich pada Minggu mengancam akan menggulingkan pemerintah jika tidak menduduki Jalur Gaza. Menteri ekstremis itu menyebut kesepakatan gencatan senjata Gaza sebagai "kesalahan yang sangat serius" dan "menyerah pada Hamas."

Chandra dalam analisisnya menyampaikan bahwa gencatan senjata ini bagi Israel adalah aib, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak dapat memusnahkan kelompok perlawanan (red Hamas), dan tidak dapat membebaskan sandera yang berada di Utara Gaza, padahal utara Gaza berada dalam serangan yang parah dan di bawah kendali mereka.

"Terlepas dari hal tersebut di atas, sejak awal kami meragukan komitmen Israel terhadap 'perjanjian gencatan senjata' tersebut karena mereka adalah orang-orang yang sering melanggar perjanjian, dan telah melanggarnya sebelumnya dan akan melakukannya setelahnya," ujar Chandra, Senin (20/1/2025).