IMM UIN Sumut Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Singgung Warisan Kolonial

jpnn.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Sumatera Utara (Sumut) menggelar diskusi bertajuk "Etika Dan Profesionalisme Dominus Litis RKUHAP Dalam Proses Pengadilan Pidana", Kamis (20/2).
Diskusi itu menghadirkan Wakil Dekan III FDK UIN Sumut Anang Anas Azhar, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Shohibul Ansor Siregar, praktisi hukum Ismail Koto, dan Aktivis Ketua bidang Hikmah IMM Kota Medan Rangga Syaputra sebagai pembicara.
Sebagai pemantik diskusi, Ismail Koto menjelaskan asas dominus litis ialah warisan kolonial yang kemudian akan dipakai kembali gitu.
Dia menjabarkan dominus litis itu memiliki arti atau pengendali perkara.
"Nah, semangat dominus litis ini muncul karena salah satunya adalah restorative justice. Jadi, asas itu merupakan penegak hukum atau pengendali perkara," kata Ismail Koto dikutip JPNN.com, Jumat (21/2).
Menurutnya, penerapan asas dominus litis dalam kasus penegak hukum memberi konsekuensi pengendali kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di bawah satu tangan, yaitu jaksa agung selaku penuntut umum tertinggi.
"Asas ini jika diterapkan akan menimbulkan isu sosial, karena pergeseran kewenangan dari penyidik (polisi) ke penuntut umum (jaksa)," lanjutnya.
Ismail mengatakan dalam realitanya kepolisian selama ini mengendalikan penyelidikan dan penyidikan, tetapi jika dominus litis diterapkan, jaksa diberikan wewenang lebih besar dalam mengendalikan penyidikan.
IMM UIN Sumut menggelar diskusi bertajuk Etika Dan Profesionalisme Dominus Litis RKUHAP dalam Proses Pengadilan Pidana yang menyorot asas dominus litis.
- Jimly: Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
- Akademisi di Unimuda Sorong Nilai Asas Dominus Litis Perlu Pengawasan Ketat
- Emban Asas Dominus Litis, Kejaksaan Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan
- Akademisi Soroti RUU Kejaksaan, Perbaikan Wewenang atau Perkuat Arogansi Penegak Hukum
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya