IMM UIN Sumut Soroti Asas Dominus Litis, Akademisi Singgung Warisan Kolonial

"Maka potensi konflik institusional akan meningkat dan masyarakat akan mengalami kebingungan dalam mencari kepastian hukum," jelasnya. 

Dia juga menyebutkan untuk menjalankan peran dengan baik, jaksa dituntut menjungjung tinggi etika dan profesionalisme dalam tindakan hukum yang dilakukan, harus bertindak adil, objektif dan tidak terpengaruh tekanan politik, ekonomi serta kepentingan pribadi. 

"Jaksa memiliki kewenangan utama dalam arti mereka punya kewenangan besar untuk menentukan apakah suatu kasus layak di bawa ke pengadilan atau dihentikan, tetapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa merek tetap profesional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan?" jelasnya.

Sementara itu, Shohibul Anshor Siregar, menjelaskan asas dominus litis harus dikaji ulang karena berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh para jaksa-jaksa yang kemudian tidak bertanggung jawab atau oknum yang mempunyai kepentingan. 

"Kritik terhadap dominus litis, jika kewenangan utama kepada jaksa maka akan berakibat kurangnya tranparansi kewenangan jaksa," jelasnya.

Senada, Rangga Syahputra menyampaikan bahwa penerapan dominus litis dalam pemerintahan akan berakibat terhadap ketidakadaannya transparansi dari pemerintah. 

Menurutnya, tidak adanya transparansi terhadap masyarakat yang berada di territorial wilayahnya jika kewenangan itu diberikan kepada Kejaksaan.

"Dampaknya itu kepada masyarakat, kenapa karena ketidakadanya hak progratif untuk bisa menakomodir berlangsungnya perkara pidana. Kemudian kurangnya akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu," jelasnya.(mcr8/jpnn)