Impor Beras Bukti Pemerintah Abai Terhadap Petani Lokal

jpnn.com - JAKARTA – Kepastian pemerintah akan melakukan impor beras semakin mendekati kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-35 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (17/10) lalu.

Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar menilai kondisi ini semakin menegaskan bahwa pemerintah abai terhadap harapan petani untuk tidak melakukan importasi beras. Sebab import berat akan mengganggu hasil produksi para petani.

“Sepanjang satu tahun ini kita menyaksikan di bidang pangan, janji pemerintah datang silih berganti, namun realisasinya jauh antara harapan dan kenyataan. Itu ironis karena di hari pangan sedunia pemerintah menegaskan akan melakukan impor beras sebanyak satu juta ton dari Vietnam,” ungkap Rofi Munawar dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (18/10).

Menurut Rofi, kebijakan impor ini mengkonfirmasi sebuah pemberitaan dari media Vietnam, The Saigon Times, dua pekan lalu yang mengabarkan pemerintah Vietnam memenangkan kontrak untuk memasok satu juta ton beras ke Indonesia.

Beras tersebut akan dikirim selama enam bulan, yaitu mulai Oktober ini hingga Maret tahun depan. Pada laman itu, Direktur Thinh Phat Co Ltd Lam Anh Tuan menyebutkan, beras untuk Indonesia terdiri dari 750.000 ton dengan kualitas patahan 15 persen dan 250.000 ton beras dengan patahan 5 persen atau beras premium.

Rofi menyesalkan langkah pemerintah melakukan impor beras, karena dilakukan dengan proses yang tidak transparan dan terencana menjelang masa panen. Padahal, kata dia, seharusnya pemerintah berkonsultasi dengan DPR dan berkoordinasi dengan petani sebelum melakukan kebijakan strategis seperti impor beras.

“Namun, apa yang terjadi justru seperti ditutup-tutupi dan tidak berdasarkan data yang akurat,” kata Rofi.(fri/jpnn)