Impor Dinilai Kronis, Pemerintah Anggap Biasa
Selasa, 22 Maret 2011 – 15:42 WIB
Tidak semua pangan dalam negeri, kata Mari pula, diambil dari hasil impor. Contohnya beras, yang diyakini akan mencapai target swasembada. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), juga disebutkan terus menemukan cara-cara baru dalam meningkatkan produksi dalam negeri. Dan kalaupun harus melakukan impor, Mari menilai langkah tersebut masih tergolong wajar.
Baca Juga:
"Menurut saya, sebagian besar (produk pangan) masih dari dalam negeri. Kecuali yang kita tidak punya, seperti gandum. Yang penting, bagaimana kita menjaga perdagangan itu adil dan memenuhi standar," tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pula, nilai impor non-migas Indonesia tercatat mencapai USD 9,58 miliar, sementara migas hanya USD 2,97 miliar. Negara asal impor terbesar Indonesia ialah Cina, yakni sebesar USD 1,82 miliar dengan pangsa pasar 18,95 persen. Lantas diikuti Jepang sebesar USD 1,38 miliar (14,4 persen), serta Singapura sebesar USD 820 juta (8,55 persen). (afz/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Natsir Mansyur, menilai bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru