Impor Tak Terbendung, Pemerintah Diminta Lebih Berani
Senin, 18 Oktober 2010 – 02:02 WIB

Impor Tak Terbendung, Pemerintah Diminta Lebih Berani
JAKARTA - Pelaku usaha mulai mengkhawatirkan tingginya arus impor sepanjang tahun 2010 ini. Pemerintah diminta lebih sensitif dengan memfungsikan berbagai aturan yang bisa menghambatnya sebab sudah mulai memicu deindustrialisasi. Pemerintah diharapkan secepatnya memanfaatkan berbagai instrumen pengamanan perdagangan yang diperbolehkan WTO seperti pengenaan tindakan pengamanan (safeguard).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, mengatakan tingginya arus impor memang konsekuensi liberalisasi tarif dalam berbagai kerangka kerja sama perdagangan bebas yang ditandatangani Indonesia. Mseki begitu, menurutnya, ketika tarif bukan menjadi suatu hambatan lagi, pemerintah seharusnya memanfaatkan berbagai hambatan nontarif dengan menerapkan instrumen pengamanan perdagangan.
Baca Juga:
"Pemerintah cenderung tidak berani menerapkan tindakan pengamanan atas produk impor yang masuk meskipun sudah ada indikasi kerugian yang diderita produsen dalam negeri. Di luar negeri, untuk mengamankan pasar telah diberlakukan safeguard dan anti dumping," ujarnya ditemui saat menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI), Kemayoran, kemarin.
Menurut Sofjan, eksporter asing benar-benar membidik Indonesia sebagai negara tujuan dagang karena pasar di negara ini sangat besar dengan tingkat pertumbuhan permintaan yang tinggi. Sehingga, Indonesia menjadi negara tujuan ekspor terbesar di dunia. "Seharusnya pemerintah mengambil sikap dengan meningkatkan aturan Safe guard yang bisa menghambat lonjakan impor," ucapnya.
JAKARTA - Pelaku usaha mulai mengkhawatirkan tingginya arus impor sepanjang tahun 2010 ini. Pemerintah diminta lebih sensitif dengan memfungsikan
BERITA TERKAIT
- SAFF & Co. Hadirkan MORFOSIA, Perpaduan Seni Instalasi dan Aroma di Central Park
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- Digitalisasi Transaksi Dorong UMKM Pontianak Bersaing di Kancah Nasional
- Tanggapi Perang Tarif Trump, Partai Gelora Dorong BPI Danantara Berinvestasi di AS
- Modernland Realty Pangkas Beban Utang Obligasi Luar Negeri Sebesar Rp1,7 Triliun
- Kementan Gelar Forum Komunikasi Publik Penerbitan Standar Pelayanan Produk PSAT