Importir Film Belum Membayar Royalti
Selasa, 22 Februari 2011 – 03:00 WIB

Importir Film Belum Membayar Royalti
BOGOR — Pemerintah tengah merancang kebijakan baru untuk mengatur pajak industri film asing karena banyak importir film yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Kementerian Keuangan memastikan para importir film belum membayar royalti impor film setidaknya selama tiga tahun berturut-turut selama periode 2008-2010.
Pada wartawan di Istana Bogor, Selasa (22/2), Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta masyarakat tidak mengikuti begitu saja pemberitaan yang menyudutkan pemerintah. Karena yang terjadi, justru pihak-pihak yang selama telah mengambil untung besar dari tanah air, tidak melaksanakan kewajibannya membayar.
"Jangan salah informasi. Ini merupakan bagian menata kembali industri perfilman di dalam negeri supaya menjadi lebih kompetitif, lebih fair situasinya. Kebetulan Bea Cukai lagi melakukan audit dan memang ada yang belum bayar. Ada dendanya juga dan kelihatannya sangat besar," kata Agus.
Selama ini kata Agus, pajak yang dihitung berdasarkan meteran seharusnya ada royalti yang dimasukkan. Kemudian dikenakan pajak PPn, pajak penghasilan dan bea masuk. Inilah yang akan ditata kembali oleh pemerintah. Termasuk berbagai regulasi yang akan berpihak pada industri perfilman tanah air.
BOGOR — Pemerintah tengah merancang kebijakan baru untuk mengatur pajak industri film asing karena banyak importir film yang tidak melaksanakan
BERITA TERKAIT
- Germany Brilliant & Christian Sugiono Resmikan GB Gallery Kitchen Sink di Okabe Alam Sutera
- Chandra Asri Luncurkan Hasil Riset, Aspal Plastik Dongkrak Kualitas Jalan
- MHU Raih PROPER Hijau Kedua Secara Berturut-turut
- Dirut PLN Indonesia Power Dianugerahi Green Leadership Madya di Ajang Proper 2024
- Ekspansi dan Perluas Jangkauan Retail SME, Great Eastern Fokus Pengembangan Agen
- Pertamina Hormati Proses Hukum di Kejagung, Jamin Layanan Energi Masyarakat Tetap Optimal