Inalum Jangan jadi 'Sapi Perahan'
Jumat, 25 Juni 2010 – 23:41 WIB
Pendapat keras disampaikan pengamat ekonomi dari InterCafe IPB, Iman Sugema. Saat diskusi itu, Iman menyodorkan tiga opsi. Pertama, 100 persen Inalum harus diambil alih. Kedua, Jepang hanya mengurusi pabriknya, sedang pembangkitnya milik pemerintah RI. Alasannya, pembangkit listriknya yang paling strategis dan sangat menguntungkan dari sisi bisnis. "Atau listriknya juga diserahkan ke Jepang, tapi airnya (yang berasal dari Sungai Asahan), kita mampeti. Jadi kalau dalam negosiasinya Jepang sulit diajak bicara, cukup katakan, "ya sudah, airnya kita mampetin saja." Memangnya air siapa?" ujar Iman, ekonom yang akan diusulkan DPR masuk ke dalam tim negosiator. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Chandra Tirta Wijaya mendesak pemerintah untuk tegas menyikapi habisnya masa kontrak pengelolaan PT Inalum pada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru