Incumbent Biasa Manfaatkan Kadis

JAKARTA -- Modus penggunaan dana APBD oleh kepala daerah yang akan maju lagi di pilkada (incumbent), disinyalir masih marak terjadi. Biasanya, pos anggaran bantuan sosial (bansos) yang dimanfaatkan untuk dikeruk sebagai modal kampanye teselubung. Namun, menurut Mendagri Gamawan Fauzi ,ada modus lain yakni incumbent menggunakan dana sosialisasi program yang ada di Dinas-dinas.

Modus yang dimainkan, kata Gamawan, incumbent memerintahkan kepala dinas untuk memasang baliho-baliho program penyuluhan, yang dipasangi foto incumbent yang ukuranya tidak wajar. "Bisa saja Dinas-dinas diminta pasang baliho, tapi di situ ada foto incumbent yang ukurannya sangat besar, sedang tulisan materi penyuluhannya sangat kecil. Maksudnya, agar lebih populer," ujar Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan, Rabu (10/2).

Gamawan memberi ilustrasi, jika di sebuah kabupaten/kota ada 50 Dinas/Lembaga, yang masing-masing disuruh memasang 50 baliho bergambar incumbent, berarti ada 2500 baliho, yang anggarannya diambilkan dari APBD. "Artinya, baliho-baliho itu gratis," cetus Gamawan.

Mantan bupati Solok itu mengakui, memang sulit untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran dinas untuk kepentingan kampanye terselubung incumbent itu. Pasalnya, mereka bisa berdalih, bahwa itu program penyuluhan dan dianggap wajar jika ada foto kepala daerahnya. Dia berharap, masing-masing DPRD bisa bersikap kritis dalam melihat fenomena seperti itu. (sam/jpnn)