'Incumbent' Perlu Beri Pertanggungjawaban Publik

JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (Pakis), Rahmat Hidayat, mendesak elit partai politik (parpol) di daerah untuk memberikan persyaratan tambahan bagi para incumbent yang berhasrat maju kembali dalam Pilkada 2010. Persyaratan dimaksud berupa keharusan memberikan pertanggungjawaban publik atas kinerjanya selama menjabat jadi gubernur, bupati, atau walikota.

"Meski tidak diatur dalam hukum positif, memberikan pertanggungjawaban publik dimaksud menjadi penting, dalam negara demokrasi yang menstandarkan kepuasan publik atas sebuah kinerja. Kalau itu tidak dilakukan, maka partai politik dan para incumbent secara bersama-sama telah mengabaikan hak-hak publik yang sangat mendasar," tegas Rahmat Hidayat, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3).

Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi oleh incumbent, lanjut Rahmat, hal yang terbaik dilakukan oleh elit parpol adalah menghentikan para incumbent untuk kembali bertarung dalam pilkada, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang lebih punya kapasitas dan kapabilitas melalui rekam jejak bersangkutan. Menurutnya, kebiasaan elit parpol yang selama ini terbiasa dengan pola-pola 'dagang sapi' dalam memutuskan siapa yang bakal diusung dalam sebuah pilkada, sudah saatnya ditinggalkan demi menjaga nama baik dan komitmen partai terhadap konstituennya sendiri.

"Saya pikir, saran ini bukan untuk membatasi hak-hak berdemokrasi. Tapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagai elemen dasar dari demokrasi," tegas Rahmat.