'Incumbent' Perlu Beri Pertanggungjawaban Publik

"Hendak dikemanakan kapal demokrasi dan bangsa ini, jika di setiap penghujung masa jabatan kepala daerah tidak satupun di antara partai politik meminta pertanggungjawaban orang yang sudah dia utus untuk mengurus daerah melalui pilkada," tanya Rahmat, yang juga staf ahli Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida itu.

"Jika dua pihak, yakni partai politik dan para incumbent tidak berkenan melaksanakan tambahan persyaratan berbentuk pertanggungjawaban publik ini, saya melihat sudah terjadi pelanggaran etika politik yang sangat serius. Dan rakyat tentunya tidak perlu mendukung partai politik dan incumbent yang diusungnya," imbuh Rahmat. (fas/jpnn)