Incumbent Warning PNS Harus Netral

BANJARMASIN – Biasanya, kandidat calon kepala daerah yang saat ini masih menjabat (incumbent), berupaya menarik-narik anak buahnya untuk menjadi tim suksesnya yang bergerak secara terselubung. Namun tidak demikian halnya dengan Gubernur Kalsel Drs Rudy Ariffin. Incumbent yang bakal ikut bertarung dalam pilkada Kalsel tahun depan ini malah mewanti-wanti agar jajaran PNS di wilayahnya tidak terseret dalam politik praktis, alias harus netral.

"Menjelang pilkada ini biasanya suasana menjadi ramai. Terlebih lagi dengan bermunculan calon-calon gubernur yang saat ini secara terang-terangan ingin maju. Namun, PNS harus netral, tidak boleh berpolitik. PNS adalah elit ,tidak merupakan grup yang berpolitik,” begitu pesan Rudy saat melantik 178 pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Kalsel, kemarin (31/10). Di acara itu, Rudy didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Rosehan NB, yang disebut-sebut juga bakal ikut maju di pilkada. Untuk pejabat Eselon II, ada 3 (tiga) pejabat yang dilantik. Yakni Zainal Ariffin (Kepala Badan Penanggulan Bencana), Zakli (Sekretaris Kopri) dan dr Asyikin (Direktur RS Jiwa Sambang Lihum). Selain ketiga pejabat Eselon II, ada 58 pegawai Eselon III dan 117 pejabat Eselon IV.

Seperti diketahui, saat ini tensi politik di Kalsel sudah meninggi. Para kandidat sudah mulai bergerak menebar pengaruh ke masyarakat. Ada yang bergerak secara terang-terangan dengan cara memasang spansuk, baliho, maupun stiker di sejumlah titik-titik strategis. Ada juga yang masih malu-malu, bergerak dengan cara mengemas dalam bentuk silaturahmi-silaturahmi.

Rudy berharap, kalangan PNS di wilayah kerjanya tidak ada yang ikut-ikutan bergerak menjadi tim sukses kandidat. "PNS jangan ikut memasang baliho atau bahkan bendera sekaligus," pesannya. Namun demikian, dia kembali mengingatkan, secara personal setiap PNS tetap punya hak untuk menentukan siapa yang dinilai layak memimpin Kalsel periode 2010-2015 mendatang. Masalah siapa yang akan di pilih seorang PNS, itu merupakan rahasia pribadi perseorangan.