Indef Dorong Pemerintah Kembangkan Energi Alternatif

Misalnya dalam masalah BBM yang selama ini ribut di publik jika harga minyak dunia turun lantas di dalam negeri tak juga turun. Harga BBM yang murah karena adanya subsidi membuat program energi alternatif selain fosil melambat perkembangannya.

"Kalau harga BBM murah karena disubsidi maka akan muncul tendensi insentif untuk mengembangkan energi altenatif jadi tidak menarik. Itu yang selama ini terjadi. Namun, ketika harga BBM membumbung tinggi, baru kita panik," jelasnya.

Ucok juga menilai, dalam penentuan harga BBM, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Meski diakui ada koreksi harga niai tukar dan juga penurunan harga minyak, tetapi harus tetap hati-hati dalam mengambil kebijakan harga BBM.

"Saat ini lebih penting mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga agar ekonomi kembali berputar, konsumsi rumah tangga tidak anjlok. Caranya, dengan menekan inflasi pangan lewat operasi pasar di daerah, juga memastikan pendapatan masyarakat terjaga," sambungnya. 

Pemerintah juga diharapkan menerapkan kebijakan energi terintegrasi dan konsisten. Mengingat kebijakan energi juga akan turut mendukung ketahanan cadangan devisa. Defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) sering melebar akibat tingginya impor, salah satu dari impor BBM.

"Ujungnya, mata uang rupiah pun rentan naik turun alias fluktuatif," tegasnya.

Awal tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas jatah impor minyak mentah (crude) PT Pertamina (Persero) hingga 3 juta barel atau 8.000 barel per hari. Pengurangan jatah impor minyak mentah ini demi menekan defisit neraca perdagangan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Febby Tumiwa, menyebutkan BBM subsidi yang diberikan pada BBM jenis diesel (solar) dan minyak tanah di APBN 2020, mencapai Rp18,7 triliun. Terbesar adalah subsidi LPG 3 kg senilai Rp49,4 triliun.