INDEF: Kementerian BUMN Harus Dipegang Orang Profesional
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan pos-pos Kementerian Ekonomi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (Kementerian BUMN) harus dipegang oleh orang-orang profesional, dan bukan pihak yang terikat kepentingan jangka pendek.
Bhima menegaskan hal itu, lantaran beberapa waktu belakangan beredar sejumlah nama-nama calon menteri pengisi pos Kementerian Ekonomi yang dianggap bukan bagian dari kelompok profesional.
"Tolonglah pos ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak (Kementerian BUMN) dikasih ke orang profesional," ujarnya dalam diskusi yang berlangsung di Kedai Tempo Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (18/10).
Meskipun demikian Bhima enggan menilai satu per satu nama-nama calon Menteri BUMN yang dimaksud. Bhima pun hanya mengingatkan Kementerian ini berfungsi mengurusi kepentingan rakyat banyak.
Sejauh ini, masyarakat masih menunggu nama para menteri baru di kabinet yang akan diumumkan setelah pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober mendatang. (flo/jpnn)
Masyarakat masih menunggu nama para menteri baru di kabinet yang akan diumumkan setelah pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober mendatang.
Redaktur & Reporter : Natalia
BERITA PELANTIKAN PRESIDEN LAINNYA:
-
Satgas Kamseltibcarlantas Pastikan Lalu Lintas Riau Aman saat Pelantikan Presiden
-
Ribuan Kader PPP Meriahkan Pelantikan Prabowo-Gibran di Acara Pesta Rakyat
-
Cara Ganjar Pranowo Mengucapkan Selamat Kepada Prabowo
-
Akhirnya, Prabowo Subianto di Istana
-
Ketua MPR RI Gaungkan Dukungan untuk Palestina saat Pelantikan Presiden
- Dukung Visi Prabowo, Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Semarang
- Survei Indikator Ungkap 7 Menteri Terbaik, Erick Thohir Teratas
- 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo: Menteri BUMN Gandeng Kementerian UMKM, Menteri PKP & Kepala BPOM
- Pertamina Perkuat Sistem Tata Kelola Perusahaan Sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran
- BUMN Siapkan Mitigasi Bencana Hingga Kecelakaan Untuk Mudik 2025
- Wujudkan Program Swasembada Pangan, BUMN Bersinergi dengan Kementerian Lainnya