INDEF: Pemindahan Ibu Kota Belum Menjamin Pemerataan Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Taufid Ahmad menyebutkan, pemerataan ekonomi tidak otomatis tercipta ketika pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pemindahan ibu kota justru berpotensi menghadirkan kesenjangan ekonomi di antara provinsi di Indonesia.
"Justru tidak akan memeratakan pertumbuhan ekonomi. Justru semakin memudahkan (terjadinya) kesenjangan ekonomi," kata Taufid di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).
Memang, Taufid tidak memungkiri aktivitas ekonomi Indonesia banyak terjadi di Pulau Jawa. Dalam catatan INDEF, 58 persen perekonomian nasional terjadi di Jawa. "Kalimantan 17 persen. Sumatra 23 persen," ucap dia.
BACA JUGA: Tidak Tepat Berbicara Pemindahan Ibu Kota Saat Ini, Mengapa?
Namun, aktivitas perekonomian di Jawa itu diberangi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. INDEF mencatat 50,16 persen penduduk miskin Indonesia berada di Jawa.
Di sisi lain, jumlah penduduk miskin Indonesia yang berada di Kalimantan tergolong kecil dibandingkan Jawa. Angka tersebut hanya sebesar 7,4 persen.
"Jadi, apakah adil kalau memindahkan kemiskinan dari Jawa ke Kalimantan dengan situasi seperti ini," ujarnya.
Taufid menilai pemindahan ibu kota justru berpotensi menghadirkan kesenjangan ekonomi di antara provinsi di Indonesia.
- Wujudkan Pertumbuhan 8%, Indonesia Butuh Investasi Rp 7.000 Triliun Per Tahun
- Sambut HUT Kaltim dengan Lari dan Pesona Wisata Lewat Maratua Run 2025
- Maratua Run 2025: Perkenalkan Surga Tersembunyi Kaltim Lewat Olahraga
- Monev KIP 2024: Pemprov Kaltim Raih Predikat Informatif 5 Kali Berturut-turut
- Wamen UMKM Ajak Nasabah PNM Mekaar Tingkatkan Kualitas Usaha
- Tim SUP Berjaya di Pattaya, Akmal Yakin Indonesia Mampu Bersaing di Level Global