Indef Tanggapi Wacana Pemisahan Ekonomi Kreatif dari Kemenpar
Pembentukan kembali Bekraf dinilainya sebagai bentuk kemunduran karena Bekraf tidak mempunyai kewenangan membuat regulasi.
"Bekraf itu tidak punya kewenangan regulasi. Tidak bisa buat peraturan karena tingkatannya di bawah kementerian. Jadi sebetulnya pada titik tertentu itu adalah kemunduran," tambah Hikmat.
Oleh sebab itu, Hikmat mendorong agar ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) lebih diberi ruang.
"Sekarang ini kan digabung dengan pariwisata. Lalu pemerintah fokusnya pada pariwisata. Padahal kan ekonomi kreatif itu, walaupun secara konseptual masih perbaikan, tapi dia punya target yang jelas," jelasnya.
Hikmat mengatakan corak ekonomi global sekarang ini tidak bisa mengabaikan ekonomi kreatif atau ekonomi berbasis kebudayaan.
"Jadinya kalau sudah ada di kementerian yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan yang lebih substansial, baik anggaran maupun program atau regulasi, atau keleluasaan bekerja dengan bidang yang terkait," pungkas Hikmat.(fri/jpnn)
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Eisha Maghfiruha Rachbini menanggapi usulan soal pemisahan Badan Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Film Salah Satu Komponen Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
- Menekraf dan Mendagri Teken Surat Keputusan, Ekonomi Kreatif Diharapkan Menggeliat
- Resmi Digelar, Pameran Homelife di JIExpo Kemayoran Diikuti 2.019 Perusahaan
- Novita Hardini Sebut Penghapusan DAK Pariwisata akan Mencekik Daerah
- Raker dengan Manekraf, Novita Hardini Sebut Ekraf Bisa Jadi Ladang Pekerjaan Anak Muda
- Raker Komisi VII DPR, Menteri Teuku Riefky Ingin Ekraf Jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia