Indeks Pemberantasan Korupsi Melorot, Peneliti ICW Seret Nama Menteri Kabinet Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyeret dua nama pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanggapi soal indeks pemberantasan korupsi (IPK) Indonesia yang menurun.
Kurnia menyebutkan saat ini tidak ada kesamaan frekuensi antara menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju dalam pemberantasan korupsi.
"Misalnya, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, apa dia katakan bulan lalu, OTT itu buat citra Indonesia jelek, KPK baiknya berhenti lakukan itu. Kedua, Tito Karnavian. Dua atau tiga minggu lalu, 'kalau kepala daerah diduga melakukan kejahatan sebaiknya jangan ditindak, tetapi didampingi'," kata Kurnia dalam diskusi yang diadakan Total Politik bertajuk "Persepsi Korupsi Melorot, Kinerja Pemberantasan Korupsi Disorot" di Jakarta Selatan, Minggu (12/2).
Tak hanya itu, dia menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini berbeda dengan sebelumnya.
Dia menjelaskan masih ada kasus korupsi yang belum tuntas seperti kasus korupsi bantuan sosial oleh Juliari Batubara, kasus Edhie Prabowo, hingga Harun Masiku.
"Itu yang KPK lemah. Berbeda dengan dulu. Kalau kami lihat bukan hanya membongkar, tetapi menuntaskan kasus itu," lanjutnya.
Kurnia menyebutkan jika kedua hal itu disusun sebagai puzzle, ini salah satu penyebab indeks pemberantasan korupsi menurun.
Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 mengalami penurunan skor sebanyak empat poin, dengan berada di skor 34.(mcr8/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana membahas nama dua pembantu Presiden Jokowi saat membahas indeks pemberantasan korupsi Indonesia yang menurun.
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini