Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Pemerintah Diminta Pelototi Anggaran Kementerian
"UU KPK kan awalnya menjadi kekhawatiran dengan adanya dewas KPK, tapi itu terjawab dengan adanya penangakapan," kata dia.
Menurut dia, dalam beberapa bulan ke belakang pemberantasan korupsi sudah terbilang bagus dengan ditangkapnya sejumlah menteri aktif. Hanya saja menurut dia pemberantasan korupsi tersebut terjadi setelah bulan Oktober ketika penghitungan indeks persepsi korupsi sudah tutup buku.
"Belakangan KPK bagus, diapresiasi tapi masalahnya setelah akhir Oktober itu penghitungan sudah selesai, jadi penangkapan korupsi yang kemaren kemaren itu masuk ke Indeks persepsi korupsi 2021," tuturnya.
Menurut dia, IPK merupakan opini yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hanya saja menurut Yenti, opini tersebut sangat penting karena akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.
"indeks persepsi kan opini jadi harus diubah opini. karena memang kan kesan. Kesannya belum tentu betul tapi investasi memperhatikan kesan," pungkasnya. (dil/jpnn)
Yenti menambahakan menjaga iklim dan indeks demokrasi juga tidak kalah penting untuk memperbaiki Indeks Persepi Korupsi di Indonesia
Redaktur & Reporter : Adil
- Ekonom Muhammadiyah Nilai Kenaikan Anggaran Pertahanan Tidak Arif
- Pemerintah Genjot IPK dengan Gencar Bersih-Bersih Kementerian dan Lembaga
- Menteri ATR Bakal Minta Anggaran Tambahan ke Kemenkeu, Ini Alasannya
- Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, KPK Tak Ingin Disalahkan Sendirian
- Indeks Persepsi Korupsi Turun, Pakar dan ICW Bereaksi Begini
- Indeks Persepsi Korupsi Melorot, Anggota Komisi III DPR RI Bilang Begini