India Larang Pemutaran Film Dokumenter India's Daughter

jpnn.com - PEMERKOSAAN, baik masal maupun tidak, selalu menjadi momok di India. Negeri yang identik dengan perempuan-perempuan berbalut kain sari itu memang tidak ramah kaum hawa. Bahkan, pascakasus di Kota New Delhi yang memantik kutuk dunia karena si korban tewas dianiaya pun, kultur rakyat Negeri Taj Mahal tersebut tidak berubah.   

"Seorang perempuan baik-baik tidak akan berada di luar rumah setelah jam 9 malam. Para gadis seharusnya mengurus rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga, bukan berada di tempat disko atau bar, melakukan hal-hal yang tidak benar dan memakai pakaian yang salah," papar Mukesh Singh dalam film dokumenter berjudul India's Daughter.

Mukesh adalah satu di antara empat pelaku pemerkosaan terhadap mahasiswi New Delhi pada akhir 2012. Komentar itu disampaikan dalam salah satu segmen film garapan Leslee Udwin tersebut. Meski komentar semacam itu sering keluar dari mulut para pejabat maupun tokoh laki-laki India, Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh murka saat kalimat yang terkesan menghakimi tersebut diabadikan dalam film.
   
Karena itu, Singh dan parlemen India pun melarang keras pemutaran film yang sejatinya hendak premiere pada peringatan Hari Perempuan Internasional pada Minggu nanti (8/3). ''Komentar (Mukesh) itu terlalu kasar dan melecehkan martabat kaum hawa,'' tutur Singh di hadapan parlemen kemarin (4/3). Dia juga mengecam keras film karya sutradara berprestasi asal Inggris tersebut.
   
"Pemerintah India mengutuk film ini," tegas Singh dalam jumpa pers setelah pertemuannya dengan parlemen. Karena itu, pemerintah memaksa pihak terkait membatalkan penayangan perdana film berbahasa Inggris dan Hindi tersebut. Selain di India, film berdurasi 63 menit tersebut dijadwalkan tayang di beberapa bioskop Inggris, Denmark, Swedia, Norwegia, Swiss, dan Kanada.

Sebenarnya, sebelum akhirnya menjadi sebuah film dokumenter, India's Daughter panen kontroversi. Pembuatan film yang diangkat dari kisah nyata tersebut juga sempat membuat India terbelah. Khususnya, saat Udwin mengantongi izin khusus untuk berkunjung ke Penjara Tihar di ibu kota. Dia bahkan diberi akses untuk melakukan wawancara eksklusif dengan terpidana mati tersebut.
   
"Kami tidak akan membiarkan organisasi apa pun memanfaatkan insiden (pemerkosaan) tersebut untuk tujuan komersial," lanjut Singh. Sebelum memberikan penjelasan mengenai film kontroversial itu di hadapan Rajya Sabha alias majelis tinggi India, politikus 63 tersebut memerintah pengadilan untuk melarang pemutaran India's Daughter. Selasa malam (3/3), pengadilan langsung menerbitkan larangan.
   
Tidak hanya melecehkan martabat kaum hawa, Mukesh juga menyalahkan korban dalam film tersebut. Dia menyatakan, dalam pemerkosaan, korbanlah yang lebih layak disalahkan ketimbang pelaku. Pendapat Mukesh itu adalah pendapat sebagian besar masyarakat India. Ratusan juta pria di republik kaya budaya itu lahir dan tumbuh dalam pemahaman bahwasanya pemerkosaan terjadi karena si korban.
   
Di India, ada peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi seluruh perempuan lintas usia. Yakni, berpakaian sederhana dan sopan, jangan keluar rumah pada malam hari, jangan pergi ke bar atau klub, serta jangan pernah meninggalkan rumah sendirian. "Jika melanggar satu saja dari aturan-aturan yang sudah dibakukan masyarakat India itu, Anda harus menanggung sendiri akibatnya," papar Manohar Lal Khattar.
   
Tidak hanya menanggung akibat, politikus top Negara Bagian Haryana itu juga memperingatkan kaum hawa bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan tidak tertulis tersebut akan membuat mereka disalahkan. "Jika perempuan berpakaian sopan, laki-laki tidak akan memandang mereka dengan tatapan yang tidak semestinya," ujar Khattar. Komentar itu, sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan ucapan Mukesh.
   
Ya, para pria India, baik penjahat maupun orang terpandang, belum bisa lepas dari doktrin salah tentang pemerkosaan. India tidak objektif menyorot kasus pemerkosaan. Mereka masih memandang pemerkosaan sebagai kejahatan yang terjadi karena gaya berbusana kaum hawa atau karena pergaulan para gadis yang terlalu bebas. Sejauh ini, masyarakat masih mengabaikan unsur kebejatan para pelaku.
   
"Melarang pemutaran film ini bukanlah jawaban. Kita harus mengubah pola pikir masyarakat, khususnya kaum pria, yang cenderung tidak menghargai dan menghormati perempuan," kritik Anu Agha. Politikus independen itu berharap pemerintah bisa menindaklanjuti larangan pemutaran film tersebut dengan aksi nyata. Sebab, tanpa mengubah pola pikir masyarakat, pemerkosaan akan terus marak di India. (AP/AFP/hep/c19/ami/jpnn)