Indikasi Ada Ormas Tak Siap Transparansi Pendanaan
Sabtu, 30 Maret 2013 – 15:14 WIB
"Masyarakat luas pada akhirnya dapat melihat secara jelas terang benderang kelompok mana, ormas/LSM mana yang tidak siap transparansi dan menentang akuntabilitas publik yang diatur dalam RUU Ormas," ujar Budi Prasetyo, kepada wartawan, Sabtu (30/3).
Baca Juga:
Sikap yang menentang kewajiban transparansi dan akuntablitas publik, lanjutnya, justru menunjukkan inkonsistensi perjuangan membangun demokrasi yang sehat.
"Justru mereka menunjukkan sikap anti demokrasi. Inilah paradoks demokrasi, dimana seringkali menyuarakan demokrasi di ruang publik, sebenarnya juga tidak demokratis," cetusnya.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar juga menampik anggapan yang menyebut seluruh ormas harus melaporkan keberadaannya ke kemendagri, begitu nantinya RUU ormas disahkan, yang ditargetkan pada 12 April 2013 mendatang.
JAKARTA - Ada indikasi kuat, sejumlah organisasi kemasyarakat (ormas) yang menolak RUU Ormas, semata-mata mereka tidak siap untuk melakukan transparansi
BERITA TERKAIT
- MenPANRB Rini Dorong Kepala Daerah Memastikan Honorer Daftar PPPK Tahap 2
- Korupsi Dana PIP Universitas Bandung yang Merugikan Mahasiswa
- Jumlah Honorer Lulus PPPK 2024 Tahap 1 Sedikit, Sisanya Lebih Banyak
- Wamen Viva Yoga: AHY Ingin Transmigrasi Ideal jadi Pilot Project
- Wamentrans Viva Yoga Sebut Menko AHY Ingin Transmigrasi Ideal jadi Proyek Percontohan
- Honorer Database BKN Non-Formasi jadi PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan