Indikasi HTI Tunggangi #2019GantiPresiden Sulit Dipungkiri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi menyatakan, sulit untuk menafikan adanya unsur Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ataupun simpatisan terorisme dalam gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya, ada sejumlah indikasi yang tampak jelas soal penumpang gelap gerakan #2019GantiPresiden yang ingin menciptakan konflik demi menjadikan Indonesia seperti suriah.

Muradi mengatakan, indikasi pertama adanya penumpang gelap pengancam NKRI dalam gerakan #2019GantiPresiden adalah keberadaan politikus dari partai yang sudah resmi mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), namun tak mau diasosiasikan dengan duet tersebut. “Hal ini mengindikasikan ada agenda yang berbeda antara kader partai tersebut dengan gerakan tagar ganti presiden,” ujarnya, Minggu (9/9).

Indikasi kedua adalah deklarasi #2019GantiPresiden diidentikkan sebagai gerakan agama atau setidaknya umat agama tertentu. Bahkan, kata Muradi, rumah ibadah pun dijadikan tempat kampanye #2019GantiPresiden.

Muradi menambahkan, pegiat gerakan #2019GantiPresiden terus menuding pemerintah antiagama tertentu. Bahkan Presiden Joko Widodo sebagai capres petahana yang menggandeng ulama sebagai cawapres pun tetap dituding anti-Islam.

“Karena esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini,” ulasnya.

Indikasi ketiga adalah pegiat #2019GantiPresiden tak mau menyebut nama salah satu pasangan capres-cawapres yang mereka dukung. Sebaliknya, orasi-orasi dalam deklarasi #2019GantiPresiden justru untuk membangkitkan emosi umat dengan isu yang belum tentu benar.

Hal ini mengingatkan kita pada jargon yang sering digunakan oleh HTI sebelum dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah,” sebutnya.

Sedangkan indikasi keempat adalah pegiat #2019GantiPresiden mengklaim sebagai gerakan konstitusional. Namun, di dalamnya kerap menggunakan jargon-jargon ataupun simbul HTI, bahkan yang bernuansa Negara Islam Irak Suriah (ISIS).