Indikasi Jokowi Butuh Tambahan Dukungan

jpnn.com - JAKARTA - Pertemuan tertutup presiden  terpilih Joko Widodo dengan  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa di kediaman Surya Paloh memunculkan beragam pendapat.

Pengamat politik dari PolcoMM Institute Heri Budianto mengatakan,  pertemuan itu  memberikan indikasi kuat kuat bahwa Jokowi butuh dukungan partai tambahan dari anggota Koalisi Merah Putih (KMP) agar kuat di parlemen.
    
"Sepertinya begitu, karena saat ini Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin oleh PDIP belum mencukupi. Sehingga pertemuan itu upaya untuk mengajak Demokrat dan PAN masuk ke koalisi pendukung pemerintahan baru," kata Heri kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (2/9).
    
Menurutnya, langkah yang dilakukan Jokowi adalah politik baik, sebab keberadaan parpol sangat diharapkan dalam mengawal pemerintahan.  "Maka itu jika Jokowi tidak mengakomodir parpol maka akan berakibat bagi stabilitas koalisi, baik di koalisi yang ada, yakni dengan PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura, juga dengan partai lainnya yang duduk di parlemen," jelasnya.
    
Hery mengatakan, Jokowi akan mengakomodir parpol ke dalam kabinetnya nanti. Hal itu tersirat saat Jokowi berpidato di Muktamar PKB  yang lalu dimana memaparkan soal pertanian.
    
Bila Jokowi  mengakomodir parpol, lanjut Heri, maka stabilitas koalisi akan baik. Sebab pasca adanya Kantor Transisi, parpol merasa seperti ditinggal oleh Jokowi.  "Tim yang tergabung di Kantor Transisi terkesan eksklusif dan mengabaikan koalisi," cetusnya menambahkan.
    
Sementara itu politisi  PAN Taslim Chaniago menyebut pertemuan Jokowi-Hatta bukan pertanda PAN bakal merapat mendukung pemerintahan baru.  "Bukan tanda-tanda mau merapat, tapi mau menjauh itu. Kalau bertemu dulu nanti kan bisa menjauh, dalam rangka mempertegas posisi PAN. PAN bersilaturahmi dengan Pak Surya Paloh, karena beliau adalah sahabat," ujar Taslim di Jakarta, kemarin.
    
Dia menegaskan jika ada kabar yang menyatakan PAN bakal merapat ke Jokowi adalah keliru. Keputusan koalisi termasuk pindah ke Jokowi-JK mesti dibahas dalam rakernas partai.
    
"Selama ini dikatakan kalau PAN merapat, yang mana merapat? Ini mempertegas tidak ada pembicaraan PAN keluar dari KMP. Karena dulu memutuskan koalisi ke Gerindra itu melalui rakernas. Jadi, bukan dengan hanya beberapa orang saja," sebut anggota Komisi III DPR tersebut.
    
Lantas,  jika nanti kader PAN ditawari kursi kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Taslim menyebut hal itu menjadi hak prerogatif presiden (Jokowi), namun mesti mendapat persetujuan dari PAN. (dli)