Indikasi Jokowi Lemah Urusan Perencanaan
jpnn.com - JAKARTA – Hingga Kamis malam 23 Oktober Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan kabinetnya. Padahal, sebelum dilantik pada Senin 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri tersebut.
Tapi, terbukti terjadi tarik-menarik kepentingan yang demikian kuat, selain adanya delapan nama yang diberi kode merah dan kuning oleh KPK dan PPATK.
Dalam pandangan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA selaku tim sukses Jokowi-JK dalam Pilpres 9 Juli 2014 lalu, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Jokowi menunda pengumuman nama-nama menteri.
”Apakah ini gambaran dari kebijakan ideal Jokowi yang sangat berhati-hati lantas biar lambat asal berkualitas,” lontar Denny di Jakarta, Kamis (23/10).
Kemungkinan lain kata Denny, penundaan adalah gambaran manajemen pemerintahan baru yang kurang terencana, lalu agak kaget dengan hal yang tak diantisipasi seperti rekomendasi KPK.
”Atau mungkin ini gambaran Jokowi yang mendadak menjelma menjadi pemegang komando tertinggi yang harus mengakomodir berbagai intervensi,” ujarnya.
Meskipun penundaan itu menurut Denny, tidak diinginkan Jokowi, sebab sudah dijanjikan Jokowi sendiri kalau menteri-menterinya sudah langsung bekerja di hari pertama setelah dirinya dilantik di MPR RI.
Ia menilai, saat ini ada kesalahan manajemen yang terjadi lantaran tim transisi Jokowi-JK terlalu sibuk mendiskusikan struktur kementerian. Padahal seharusnya saat itu Jokowi-JK juga sudah mulai mengeksplorasi nama dan menyodorkan aneka nama itu ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya.
JAKARTA – Hingga Kamis malam 23 Oktober Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan kabinetnya. Padahal, sebelum dilantik pada Senin 20 Oktober
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer
- Polda Kalteng Ungkap Peran Pelaku H di Kasus Polisi Tembak Warga, Ternyata
- Seleksi PPPK 2024: 2 Kategori Honorer Dipastikan Aman, Gaji Berbeda
- Debitur Diduga Dikriminalisasi Bank Daerah, 8 Tahun Jadi Tersangka
- Pejabat Usul Moratorium Mutasi PNS & PPPK Mulai Berlaku Awal 2025
- Yasonna Mengaku Tak Ditanya Soal Keberadaan Harun Masiku saat Diperiksa KPK