Indikator Kematian Dihapus, Sukamta: Jangan-jangan Masih Ada Pejabat yang Tidak Percaya Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Sukamta heran pemerintah menghapus indikator kematian di dalam penanganan Covid-19 di tanah air.
Sukamta pun ragu ada ahli yang menyarankan pemerintah membuat kebijakan tersebut.
"Apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli," kata anggota Komisi I DPR RI itu melalui layanan pesan, Rabu (11/8).
Sukamta pun menduga penghapusan indikator kematian hanya akal-akalan pemerintah menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 dari pusat hingga daerah.
Di sisi lain, ujar Sukamta,pemerintah sudah tidak sabar menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi.
Beberapa ahli epidemiologi, tutur legislator daerah pemilihan Yogyakarta itu, sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid-19 bisa mengarah kepada situasi pandemi yang tidak berkesudahan.
"Jika ini terjadi, maka tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," ujar Sukamta.
Selain itu, Sukamta menilai dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan pandemi menjadi cerminan ada pejabat pemerintah yang tidak percaya dengan Covid-19.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Sukamta merasa heran pemerintah menghapus indikator kematian di dalam penanganan Covid-19 di tanah air. Dia menduga jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid-19,
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Kawal PSU Pilkada Kabupaten Serang, PKS Menerjunkan Ratusan Pasukan Khusus
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Elite PKS & Partai Erdogan Bertemu di Turki, Kemerdekaan Palestina Jadi Isu Utama
- Peserta PPDS Diduga Perkosa Pasien, Anggota DPR Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut