Indikator Kematian Dihapus, Syarief Hasan: Ini Bukti Pemerintah Tak Mampu Kendalikan Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan kebijakan pemerintah menghapus indikator kematian dalam penilaian PPKM. Dia menilai data itu seharusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi pembatasan di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan politikus Demokrat itu menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (9/8). Luhut menyebut telah mengeluarkan angka kematian Covid-19 dari indikator penilaian level PPKM di berbagai daerah.

Pemerintah beralasan indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.

Syarief justru menyatakan pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas datanya, bukan malah menghilangkan indikator kematian.

"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update, seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," ucap Syarief Hasan.

Dia mengutip data Satgas Covid-19 yang mencatat angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, Selasa (10/8) mencapai 2.048 kasus, sehingga totalnya menjadi 110.619 kasus kematian akibat Covid-19.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan. Dari data itu, masyarakat dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran Covid-19 di daerah-daerah.

"Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ujar Syarief.