Indonesia Banyak Politikus Tapi Miskin Negarawan

jpnn.com, JAKARTA - Nuansa Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2017 masih sangat terasa gaungnya hingga saat ini.
Bahkan nuansa hari pahlawan sudah terasa di Istana Negara sebelum hari pahlawan tiba yakni dengan dianugerahkannya gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (5/11) lalu.
Nuansa kepahlawanan juga dibahas menjadi bahan diskusi menarik kerja sama Humas Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema ‘Pahlawan Zaman Now’.
Diskusi yang digelar di Media Centre MPR/DPR RI, Lobby Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (13/11) ini mengundang dua narasumber yakni Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono dan sejarawan JJ. Rizal serta dihadiri puluhan awak media massa nasional.
Mengawali diskusi, Bambang Sadono mengungkapkan bahwa sosok pahlawan jaman now atau era kekinian adalah siapa pun yang mau bekerja, mau berjuang untuk kepentingan orang banyak secara ikhlas dan secara sukarela itulah yang berhak disebut pahlawan.
“Karena kalau pahlawan itu hanya yang wafat di dalam peperangan, itu makin lama makin sedikit pahlawannya. Semestinya malah untuk di jaman seperti sekaranglah dibutuhkan banyak pahlawan. Masyarakat banyak membutuhkan orang yang idealis, yang ikhlas, yang mau berjuang untuk masyarakat dan untuk kepentingan orang banyak,” katanya.
Namun, lanjut Bambang, harapan tersebut ternyata menjadi sebuah ironi karena tidak masuk akal di jaman sekarang.
Sebab, sekarang ini apa yang namanya idealisme makin lama makin tipis dan makin lama makin hilang, contohnya idealisme di bidang ekonomi dan politik.
Dibutuhkan sosok pahlawan di bidang ekonomi dan politik
- IHSG Anjlok, Waka MPR: Kuatkan Basis Investor Instituional Domestik
- Gelar Bazar Murah di Subang, Waka MPR: Ringankan Beban Masyarakat
- Waka MPR Jajaki Peluang Investasi di Bidang Teknologi Karbon Rendah
- Dukung Eksistensi BPKH, Ketua MPR: Penting untuk Meringankan Biaya Haji
- Anak Menkum Supratman dan Ahmad Ali Dilaporkan ke KPK terkait Pemilihan Pimpinan MPR dan DPD
- Waka MPR Apresiasi Penjelasan Dirut Pertamina: Redam Kegundahan Publik