Indonesia Belum Mampu Turunkan Angka Kematian Ibu

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia masih harus berjuang keras untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan AKI melahirkan berjumlah 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Hal tersebut sangat jauh dari target pemerintah alam percepatan pencapaian target Millenium Development Goal (MDG), yakni menurunkan AKI menjadi 102 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015.

Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus menggenjot upaya-upaya terkait untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Pada Kamis (26/9), Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi kembali meluncurkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PPAKI) 2013-2015 guna membantu penurunan angka kematian ibu saat melahirkan.

"Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PPAKI) 2013-2015 adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penurunan AKI melahirkan," ujar Menkes di Jakarta, Kamis (26/9).

RAN PPAKAI memuat berbagai program kesehatan sebagai acuan setiap perencanaan kegiatan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam upaya "menurunkan kematian ibu. Ada tiga strategi yang disiapkan dalam RAN PPAKAI ini, yakni peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, peningkatan peran Pemerintah Daerah terhadap Peraturan yang dapat mendukung secara efektif pelaksanaan program dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Ketiga strategi tersebut juga dibarengi dengan tujuh program utama yang akan dijalankan. Pertama, penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa sesuai standar. Kedua, penyediaan fasilitas kesehatan di tingkat dasar yang mampu memberikan pertolongan persalinan sesuai standar selama 24 jam 7 hari seminggu. Ketiga, penjaminan seluruh Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (RS PONEK) selama 24 jam 7 hari seminggu berfungsi sesuai standar.

Keempat, pelaksanaan rujukan efektif pada kasus komplikasi. Kemudian, perlu adanya penguatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan, seperti regulasi, pembiayaan, dan lain-lain. Keenam, pelaksanaan kemitraan lintas sektor dan swasta dan terakhir, peningkatan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui pemahanan dan pelaksanaan P4K serta Posyandu.

"Strategi tersebut berguna untuk menjawab tantangan yang ada. Yakni fasilitas pelayanan kesehatan sudah membaik, tetapi cakupan dan kualitas belum optimal. Kemudian, terbatasnya ketersediaan sumber daya strategis untuk kesehatan ibu dan neonatal dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu," paparnya.

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) sudah ada peningkatan penggunaan tenaga kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan. Prosentase ibu hamil yang memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan meningkat dari 92% pada 2002 menjadi 96% pada 2012. Sementara itu, untuk prosentase ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan meningkat dari 66% pada 2002 meningkat menjadi 83% pada 2012.