Indonesia Berpeluang Jadi Penengah Konflik Kashmir

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan pegiat kemanusiaan meminta agar pemerintah Indonesia bersikap lebih proaktif mendorong terciptanya perdamaian di dataran tinggi Kashmir yang menjadi lahan sengketa antara India dan Pakistan.

Pengamat Asia Selatan dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, saat ditemui dalam sesi diskusi di Jakarta, Rabu, mengatakan keterlibatan aktif itu merupakan upaya memenuhi tanggung jawab moral Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan historis, sosial-politik, ekonomi dengan India dan Pakistan. Tak hanya itu, menurut Agung, tanggung jawab menciptakan perdamaian di dataran tinggi Kashmir juga diemban Indonesia mengingat posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB).

Bukan hanya tanggung jawab moral, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 juga memiliki beban psikologis untuk aktif mendorong perdamaian di Kashmir. "Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo jilid II, posisi wakil presiden diisi oleh seorang kiai, Ma'ruf Amin. Ada beban psikologis bagi pemerintahan sekarang," kata Agung menambahkan.

BACA JUGA: Pakistan Pertebal Pasukan di Perbatasan Kashmir

Selain pengamat, asosiasi organisasi kemanusiaan di Asia Tenggara SEAHUM (Southeast Asia Humanitarian Committee) juga meminta pemerintah Indonesia lebih aktif merespon ketegangan di Kashmir demi mencegah warga sipil jadi korban konflik kemanusiaan. Direkur Utama Sekretariat SEAHUM Amin Sudarsono mengatakan pihaknya mendorong Indonesia jadi penghubung India dan Pakistan agar dua negara bersedia membangun dialog.

"Ada dua hal yang kami, SEAHUM, ingin sampaikan. Pertama, pemerintah Indonesia memiliki peluang besar terlibat membantu diplomasi perdamaian di Kashmir. Kedua, kami sebagai asosiasi kemanusiaan akan selalu standby melihat detik demi detik situasi di sana, sejauh ini kami belum menerima informasi ada pergerakan manusia setelah jalur komunikasi diputus dan 10.000 tentara diturunkan di Kashmir," kata Amin.

Sejak situasi di Kashmir kembali tegang pada awal Agustus, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mendorong India dan Pakistan membicarakan isu Kashmir dalam forum bilateral. Namun, Indonesia belum menawarkan diri berperan jadi negosiator atau penghubung untuk India dan Pakistan agar bersedia berbicara di meja runding.

Situasi politik di negara bagian Kashmir, India, kembali memanas setelah pemerintah pusat membatasi ruang gerak dan jalur komunikasi, serta menempatkan 10.000 tentara di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pemerintah India juga menutup sekolah dan kampus, menerapkan jam malam, meminta wisatawan ke luar dari Kashmir, dan menjadikan pemimpin di negara bagian itu sebagai tahanan rumah.