Indonesia Bisa Memainkan Peran Strategis Menjembatani Negara-Negara BRICS dan OECD

Dia mengatakan, Indonesia telah melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan tersebut belum disetujui.

Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa manfaat dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah posisi politiknya. 

“Jembatan ini efektif karena posisi politik luar negeri kita yang bebas aktif,” ujar Jose Antonio Morato Tavares.

Asisten Deputi Stabilisasi Harga di Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito menyebutkan, tidak hanya perdagangan, Indonesia juga dapat memanfaatkan New Development Bank (NDB), lembaga keuangan milik BRICS, untuk mendanai proyek-proyek besar. NDB berpotensi menjadi solusi pendanaan untuk proyek berisiko tinggi, seperti energi geotermal. 

“Dengan dana NDB, kita bisa mereformasi struktur proyek agar lebih menarik bagi investor,” katanya. 

Meskipun manfaat BRICS tampak signifikan, kritik terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia tetap ada.

Irman Gurmilang Lanti, staf pengajar Politik Luar Negeri, di Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, menilai kebijakan ini diambil tanpa diskusi publik yang memadai. Menurutnya, perdebatan justru muncul setelah Indonesia melamar sebagai anggota BRICS. 

Sebelum ke BRICS, Indonesia di era Presiden Jokowi tengah melamar ke OECD. Namun belum ada kejelasan status, tiba-tiba Indonesia di bawah Prabowo melamar ke BRICS dan disetujui.