Indonesia Butuh DPR yang Lemah

Ada juga sejumlah akademisi serta intelektual. Misalnya, ekonom senior Intercafe Iman Sugema, sejarawan Anhar Gonggong, pakar hukum tata negara Harun Al Rasyid, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latief, Direktur Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Ichsanuddin Noorsy, pakar sosial ekonomi pertanian H.S. Dillon, dan wartawan senior Majalah Tempo Bambang Harimurti.

 

Yudi Latief juga mengkritik strategi kampanye mayoritas caleg yang hanya bermodal iklan politik di media dan memasang baliho. Menurut dia, para caleg itu telah menjadi sosok-sosok yang tidak dikenali di basis konstituennya. "Sekarang ini, pohon-pohon di pinggir jalan habis semua (tertutup papan baliho, Red). Tidak ada space yang bebas. Semua sudah diokuvasi politik imajiner," ungkapnya.

 

Dia juga mengomentari situs soegengsarjadi.com yang baru diluncurkan. Dia berharap kehadiran situs itu bisa secara konkret ikut memengaruhi perdebatan dan pengambil kebijakan negara. Sebab, menurut Yudi, pada era yang serba terbuka dan kemajuan media yang sangat pesat, semua isu bisa tampil serta bermain di ruang publik.

 

"Begitu banyak suara, tapi cuma sedikit yang bisa diakomodasi lembaga negara dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat," ujarnya. (pri/mk)